Senin, 22 Desember 2008 - 15:35 wib
BANDA ACEH - Aksi demostrasi Mahasiswa Universitas Syiah kuala (Unsyiah) Banda Aceh, yang menolak pengesahan undang-undang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Senin (22/12/2008), berakhir ricuh. Mahasiswa saling adu jotos karena sebagian mahasiswa tidak mau ikut bergabung dalam aksi tersebut.
Aksi saling hantam terjadi saat mahasiswa yang menamakan dirinya Front Mahasiswa Aceh tolak BHP, bertandang ke Sekretariat Pemerintahan Mahasiswa (Pema) Unsyiah di Gedung Gelangang Mahasiswa Unsyiah. Masa Front menghadiahi pengurus Pema Unsyiah pembalut wanita, sebagai simbol ketidak kritisan Pema Unsyiah dalam menyuarakan aspirasi mahasiswa.
Masa Pema yang hanya berjumlah sekitar sepuluh orang tidak mampu menghalau massa front yang jumlahnya lebih banyak. Akibatnya satu orang pengurus Pema Unsyiah menjadi bulan-bulanan massa. Kericuhan berakhir ketika beberapa orang dari Front mencoba menenangkan masa. Sementara pengurus Pema harus mengunci diri di dalam gedung.
Sebelumnya masa Front juga mengelar orasi di pintu masuk kampus Unsyiah di simpang Galon Darusaalam. Mereka memblokir jalan dan membakar ban bekas. Akibatnya para penguna jalan harus berbalik arah.
Beberapa penguna jalan juga menyesalkan aksi mahasiswa itu. Sebuah mobil yang ditumpangi seorang dosen dan hendak menerobos barikade mahasiswa, juga nyaris menjadi sasaran amukan massa. Namun aksi ini juga dapat dicegah.
Kordinator Front Mahasiswa Aceh Tolak BHP, M. Fauzan Febriansyah, mengatakan, aksi penolakan terhadap aturan tentang lembaga pendidikan itu, merupakan aksi simpatik secara nasional. Aturan itu kata dia, telah mengharuskan universitas mendanai operasionalnya sendiri dan akan mematikan keinginan masyarakat miskin untuk berkuliah.
"Nantinya kalau Unsyiah menejadi BHP maka pengelolaannya akan dibebankan kepada mahasiswa, apalagi saat ini meski banyak memiliki asset, tidak ada transparansi pengelolaan dana secara jelas di Unsyiah, dengan begitu belum saatnya aturan itu dikeluarkan," katanya.
Menurutnya Jika Unsyiah menjadi BHP maka akan banyak mahasiswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, karena faktor ekonomi. Perubahan status sebagai BHP telah melepaskan tangung jawab Negara untuk membiayai pendidikan.
"Kami terus penggalangan untuk menolak BHP ini secara nasional, karena seluruh mahasiswa di tanah air menolak pengesahan BHP ini, ini sangat merugikan mahasiswa," ujarnya. (fit)
Sumber :
http://kampus.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/22/65/175964/dianggap-tidak-kritis-mahasiswa-dihadiahi-pembalut
http://kampus.okezone.com/index.php/ReadStory/2008/12/22/65/175964/dianggap-tidak-kritis-mahasiswa-dihadiahi-pembalut